Beritaviralnews.id | Manado — Anggota Komisi IV DPRD Sulawesi Utara (Sulut), Cindy Wurangian, mempertanyakan keterlibatan Dinas Sosial (Dinsos) Sulut dalam penentuan desil masyarakat, termasuk kemungkinan adanya intervensi pemerintah provinsi terhadap data tersebut.
Pertanyaan itu disampaikan Cindy dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi IV DPRD Sulut bersama Dinsos Sulut. Ia menyoroti sejauh mana kewenangan Dinsos dalam proses penentuan maupun perubahan data desil masyarakat yang menjadi salah satu acuan dalam penyaluran program bantuan sosial.
Menurut Cindy, kejelasan mengenai kewenangan tersebut penting untuk memastikan data sosial masyarakat benar-benar sesuai dengan kondisi di lapangan, sehingga program bantuan pemerintah dapat menyasar masyarakat yang tepat.
“Pertanyaan ini menjadi penting untuk memperjelas peran Dinsos Sulut dalam memastikan data sosial masyarakat sesuai dengan kondisi di lapangan, terutama berkaitan dengan penentuan sasaran program bantuan sosial,” kata Cindy.
Menanggapi hal tersebut, Kepala Dinas Sosial Sulut, Wanda Musu, menjelaskan bahwa pemerintah provinsi tidak memiliki acuan tersendiri dalam menetapkan desil masyarakat. Dinsos daerah juga tidak mempunyai kewenangan untuk menetapkan atau mengubah nilai desil secara sepihak dalam Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN).
Meski demikian, Wanda menegaskan bahwa Dinsos Sulut tetap melakukan pemutakhiran dan sinkronisasi data secara berkala bersama pemerintah kabupaten dan kota.
“Kalau soal data, memang bisa kami berikan setiap bulan. Data itu kami sinkronkan dengan kabupaten dan kota,” jelas Wanda.
Ia menerangkan, data tersebut tidak hanya digunakan untuk kepentingan penanganan sosial, tetapi juga menjadi bahan koordinasi lintas perangkat daerah dalam mendukung berbagai program pemerintah.
Salah satunya melalui koordinasi dengan Biro Perekonomian terkait penyaluran gas, serta Dinas Pendidikan terkait program Kartu Indonesia Pintar (KIP).
“Kenapa kami punya data itu, karena dari data itu kami bisa kombain dengan Biro Ekonomi terkait pembagian gas, dengan Diknas terkait KIP dan dinas lain-lain. Jadi kami update terus,” ungkapnya.
Dalam pembahasan tersebut, Wanda juga menyinggung persoalan judi online (judol) dan pinjaman online (pinjol) sebagai faktor yang dapat memengaruhi kondisi kesejahteraan masyarakat.
Pembahasan mengenai data desil menjadi penting karena ketepatan data sosial berkaitan erat dengan penentuan sasaran berbagai program pemerintah. Karena itu, pemutakhiran data dan koordinasi antara pemerintah provinsi dengan kabupaten dan kota diharapkan dapat terus diperkuat agar data yang digunakan semakin sesuai dengan kondisi masyarakat.
Melalui RDP tersebut, Komisi IV DPRD Sulut menyoroti pentingnya kejelasan peran dan kewenangan Dinsos dalam pengelolaan data sosial, sekaligus memastikan proses pendataan dan penyaluran bantuan sosial berjalan tepat sasaran.
Agustinus
